Connect with us

Revitalisasi Politik Kebangsaan di Era Global

Politik

Revitalisasi Politik Kebangsaan di Era Global

Bulan Agustus tahun ini, Indonesia genap memasuki usia 72 tahun. Rentang waktu yang cukup untuk mendeskripsikan jatidiri sebagai sebuah Bangsa dan Negara. Jatidiri merupakan faktor yang sangat menentukan eksitensi Negara dalam derasnya arus globalisasi dewasa ini.

Jatidiri Indonesia berpijak pada falsafah Kebangsaan dalam bingkai NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Kebhinekaan. Sejarah menunjukan, Kebangsaan Indonesia beberapa kali dicoba ditafsirkan dalam pemahaman yang berbeda, di luar konteks ideologi NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Juga, didefinisikan secara sempit hanya sebatas pada simbol primordialisme. Namun, upaya tersebut selalu kandas. Sebab tidak bisa dinafikan, bahwa Kebangsaan Indonesia adalah sebuah fakta kebhinekaan suku dan budaya yang membentang dari Aceh hingga Papua.

Setelah Kemerdekaan, nilai-nilai Kebangsaan tidak boleh mandek, harus terus berjalan melakukan upaya pemantapan di semua sendi kehidupan dalam “proses menjadi Indonesia” seutuhnya tanpa henti. Dalam konteks inilah, pemantapan nilai-nilai Kebangsaan menjadi sangat penting sebagai pengikat keberagaman untuk terus melangkah ke depan menggapai harapan yang dicita-citakan.

Saat ini, Kebangsaan kita dihadapkan pada arus perubahan dunia yang kian cepat. Dimana globalisasi menawarkan keseragaman tata nilai yang datang silih berganti dan sudah menerabas sendi-sendi kebudayaan Indonesia. Globalisasi juga mempengaruhi pergeseran nilai-nilai politik menjadi lebih vulgar. Perubahan yang dibawa oleh globalisasi terkadang datang tiba-tiba dan mengejutkan. Membuat pijakan Kebangsaan kian goyah.

Dalam perkembangan sejarah, paham nasionalisme (kebangsaan) tidak atau belum pernah mengalami tantangan yang sedemikian serius. Tulisan ini akan sedikit mengupas tentang ancaman mengendurnya nilai-nilai Kebangsaan dan melemahnya tata nilai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan Kebangsaan

Tantangan bagi Kebangsaan lahir seiring dengan semakin modernnya kehidupan manusia dimana jarak bukan lagi suatu halangan, dimana media telekomunikasi telah menyatukan semua lapisan masyarakat menjadi suatu global village. Dalam hal ini, globalisasi telah menjadi ujung tombak dalam mengikis paham Kebangsaan. Globalisasi telah menimbulkan problem terhadap eksistensi negara dan bangsa.

Di sisi lain, bagi sebagian orang globalisasi dipandang sebagai bagian dan proses integrasi manusia, namun bagi yang lainnya globalisasi justru dirasakan sebagai ancaman disintegrasi dan marginalisasi kemanusiaan secara total dan semesta.

Menurut Kwik Kian Gie, Hakikat Globalisasi ialah mekanisme pasar yang diberlakukan untuk seluruh dunia tanpa mengenal batas- batas negara. Mekanisme pasar sendiri secara ekonomi berarti tergantung permintaan pasar yang pada ujungnya berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, yang akhirnya akan memecah belah manusia kedalam persaingan yang tidak sehat.

Persfektif Kapitalistik yang dibawa oleh Globalisasi telah merambah hampir di semua sendi kehidupan termasuk dalam ranah politik. Dalam proses demokrasi lima tahunan, Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah, aroma Kapitalistik begitu sangat terasa.

Calon pemimpin di semua level saat ini tidak lagi diukur dari kapasitas dan integritasnya, tapi juga dipengaruhi kekuatan modal (Kapital). Pola transaksional hampir mewabah di setiap momentum pesta demokrasi. Bahkan tidak jarang, perbedaan pandangan politik menimbulkan ketegangan di akar rumput, yang berpotensi bergesekan dan bertransformasi menjadi kekerasan bahkan kerusuhan. Nilai Kebangsaan telah tereduksi dalam ego kepartaian, kelompok dan golongan.

Akibatnya, pemimpin yang lahir dari proses politik semacam itu hanya berfikir jangka pendek lima tahunan. Jika kepemimpinan berganti, visi-misi juga ikut berganti. Pengelolaan negara dilihat dari kacamata teknokratik dan berjangka pendek, ibarat mengelola perusahaan. Pengelolaan negara dan bangsa kehilangan semua dimensi politik dan ideologinya.

Negara dan bangsa seakan berhenti sebagai pemerintah atau rezim dengan durasi hidup lima tahunan. Proses de-ideologi dan de-politisasi konsepsi negara dan bangsa ini, sangatlah berbahaya. Indonesia yang begitu besar, dengan keragaman budaya, bahasa, suku, dan potensi alamnya, sangatlah tidak tepat dikelola secara pragmatis. Dengan wilayah yang sangat luas, pilihan untuk membangun melalui gagasan Kebangsaan yang mengandaikan bangsa dan negara ini sebagai kolektivitas yang hidup selamanya adalah pilihan paling logis. Indonesia terlampau besar untuk dikelola melalui visi dan misi orang perorang, apalagi dalam jangkauan waktu lima tahunan.

Pudarnya nilai Kebangsaan juga dirasakan dalam tataran praksis politik. Dimana kebijakan yang dilahirkan seringkali tidak berpihak kepada masa depan Bangsa dan Negara. Di ranah yang paling dalam dan inti, kita justru sedang dihadapkan pada penghancuran secara sistimatis mental dan jiwa bangsa melalui pelembagaan dan rutinisasi korupsi sebagai cara baru untuk berpolitik. Korupsi benar-benar merasuk dalam setiap relung pengambilan keputusan: melalui APBN, penerimaan negara; melalui kebijakan, dan masih banyak lagi.

Jika hal-hal di atas kita biarkan, bisa dipastikan dalam waktu singkat bangsa ini akan berada di bibir jurang kehancuran dan mengalami kemerosotan tanpa bisa menemukan jalan baliknya. Pemantapan terhadap nilai-nilai Kebangsaaan adalah cara yang paling tepat agar bangsa ini bisa menemukan jalan keluar dari situasai buruk ini.

Bukan Politik Kekuasaan

Meminjam Ben Andersn dalam Bukunya yang terkenal “Imagined Communities”, bahwa Kebangsaaan atau Nasionalisme adalah sebuah komunitas politik berbayang yang dibayangkan sebagai kesatuan yang terbatas dan kekuasaan tertinggi.

Berbayang karena anggota-angotanya, meskipun bangsa yang paling kecil tidak akan pernah tahu kebanyakan teman, anggota mereka, bertemu dengan mereka atau bahkan mendengar mengenai mereka, tetapi sebaliknya dalam pikiran masing-masing hidup bayangan akan komunitas mereka. Sebagai contoh penduduk desa di Jawa selalu menyadari bahwa mereka terhubung dengan orang- orang yang bahkan belum pernah mereka temui. Tetapi secara tidak sadar ikatan ini dibayangkan secara khusus sebagai jaring persaudaraan yang terentang tanpa batas.

Bangsa dibayangkan sebagai kekuasaan tertinggi karena hal tersebut matang di panggung sejarah manusia ketika kebebasan adalah suatu hal yang langka dan secara idealis berharga. Dan bangsa dibayangkan sebagai komunitas karena dipahami sebagai sebuah persahabatan horizontal yang dalam.

Paham kebangsaan adalah paham yang menyatakan loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga, yang ditujukan kepada negara dan bangsa.

Nasionalisme berakar dari sistem budaya suatu kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama lain. Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa dikonstruksikan melalui khayalan yang menjadi materi dasar nasionalisme. Sebagai contoh dalam pandangan Anderson nasionalisme Indonesia terbentuk dari adanya suatu khayalan akan suatu bangsa yang mandiri dan bebas dari kekuasaan kolonial, suatu bangsa yang diikat oleh suatu kesatuan media komunikasi, yakni bahasa Indonesia. Definisi tersebut memang benar apabila dikemukakan 80 tahun yang lalu. Tetapi di masa sekarang bahasa tidak bisa lagi dijadikan jaminan untuk mampu membentuk kesatuan nasionalime bangsa. Hal ini disebabkan karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh semangat kebangsaan (nasionalism) itu sendiri.

Pada saat ini, nasionalisme kita dihadapkan pada dunia yang berubah atau berkembang. Hampir dalam segala bidang kita punya keterbatasan sehingga banyak yang menjuluki Indonesia sebagai the sleeping giant, raksasa yang tidur. Potensi kita sangat besar, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Betapapun demikian, banyak yang mengagumi kita sebagai bangsa, justru karena survivalitasnya.

Kita dipandang memiliki modal sosial yang luar biasa, yang merekatkan satu sama lain. Tidak ada Balkanisasi di Indonesia, setidaknya setelah reformasi berjalan lebih dari satu dekade. Pada era transisi politik pascaOrde Baru, tatkala berbagai kerusuhan atau konflik sosial terjadi di berbagai daerah, banyak yang mengkhawatirkan, setidaknya mencemaskan masa depan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memang ada beberapa potensi ancaman separatis yang sempat muncul, namun saat ini relatif tenang.

Manajemen politik bangsa memang harus tetap terjaga demi survivalitas NKRI. Politik dalam konteks ini bukan dalam konteks semata-mata kekuasaan. Namun lebih mengotimalkan pemberdayaan pemberdayaan segenap potensi yang ada, di segenap bidang, dilandasi dengan semangat dan komitmen yang tinggi atas perwujudan kepentingan nasional (national interest) kita sebagai bangsa. Mungkin sekarang, setelah seabad Kebangkitan Nasional ini kita masih tertidur, karena sangat kelelahan akibat dinamika perjalanan bangsa yang memang melelahkan dan bahkan menjengkelkan. Orang asing melihat kita sebagai raksasa yang masih terlelap tidur.

Sejarah politik dan ekonomi kita, khususnya sejak kemerdekaan telah mengalami pasang naik dan pasang surut. Suatu masa, tatkala Orde Baru hadir, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tinggi. Itu terjadi setelah temperatur perpolitikan nasional diatur sedemikian rupa agar stabilitas terjaga. Tapi prestasi ekonomi itu tidak berlanjut. Ujung dari kisah kesuksesan ekonomi Orde Baru sangat menyedihkan, yakni ketika globalisasi, tepatnya liberalisasi telah mengepung sedemikian rupa, membuat bangsa ini tidak bisa melindungi diri dan tidak berdaya.

PascaReformasi kebebasan politik terbuka lebar. Reformasi mengkoreksi segala hal yang kurang baik di masa sebelumnya dan mempertahankan hal yang masih baik. Namun, fenomena yang ada menunjukan hal sebaliknya. Ranah politik masih terkontaminasi dengan demokrasi prosedural yang memungkinkan adanya perta- rungan kepentingan antarkekuatan politik yang ada. Faktor adu kepentingan ini dikhawatirkan tidak dapat membuat segala aturan main (perundang-undangan bidang politik khususnya) yang ada menjadi lebih pasti dan tahan lama. Pertarungan politik ini berlangsung secara vulgar bahkan acapkali mengabaikan etika politik yang semestinya menjadi pegangan para aktor politik. Persinggungan antara kepentingan politik ini sudah pada taraf mengkhawatirkan dan bisa mengancam perpecahan nilai Kebangsaan kita.

Hal ini berimbas pada melemahnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga penyelenggara politik. Rakyat nyaris diposisikan menjadi objek dalam setiap hajatan politik, dan tidak mampu menjadi subjek yang bisa mempengaruhi dinamika politik, memberi masukan dan saran kepada para penyelenggara Negara. Melemahnya kepercayaan rakyat tersebut tentu mengelisahkan. Sebab, kualitas demokrasi akan mengalami kemerosotan tajam, bahwa hasil proses demokrasi bukan lagi sepenuhnya kehendak rakyat.

Kita bergerak dengan waktu. Situasinya sudah sangat gawat. Diperlukan akselerasi untuk mencegah proses penuaan atas peradaban kita: Indonesia. Barangkali nasihat Steven M.R. Covey tentang kecepatan trust perlu dicamkan.(, The Speed of Trust: The One Thing that Changes Everything, New York: Free Press, 2006)

Kita harus perbaiki semuanya melalui membangun kembali trust, kepercayaan dan amanat. Bahkan demokrasi kita tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada trust. Dan pada saat ini kita tengah diambang situasi, meminjam Francis Fukuyama, zero trust society.14

Menurut Covey, lima gelombang kepercayaan (trust): percaya pada diri sendiri (self trust); relationship trust (dipercaya orang lain atau relasi relasi kita); baru organizational trust; market trust; dan social trust.

Kita harus percaya kepada kemampuan kita sebagai sebuah bangsa mampu keluar dari bayang-bayak globalisasi dan memiliki jati diri. Seluruh komponen bangsa harus saling percaya dan bergerak bersama-sama untuk mengelola seluruh potensi demi masa depan bangsa. Pemerintah sebagai lembaga pengelola negara harus bisa dipercaya oleh rakyat dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tata perundangan yang berlaku. Mengembalikan kepercayaan pasar domestik untuk menguatkan pondasi ekonomi rakyat, dan kepercayaan di semua elemen sosial yang ada.

Revitalisasi Semangat Kebangsaan

Melemahnya nilai-nilai Kebangsaaan di tengah arus globalisasi harus disikapi secara serius. Nilai-nilai Kebangsaan harus direvitalisasi agar mampu beradaptasi dengan arus perubahan dunia yang semakin cepat. Disinilah nilai Kebangsaan berperan sebagai pegangan agar tidak limbung dan oleng. Kebangsaan menjadi acuan tata nilai dan semangat kebersamaan agar tidak kehilangan arah dan tercerai berai. Setiap saat, diperlukan upaya untuk melakukan transformasi nilai-nilai Kebangsaan agar relevan dengan tuntutan perubahan.

Untuk itu, perlu sebuah penguatan nilai-nilai Kebangsaan dengan komitmen bersama dari seluruh komponen bangsa. Komiten tersebut perlu diekspresikan dan disosialisasikan sehingga internalisasi nilai-nilai Kebangsaan dapat tertanam secara kuat dan kokoh.

Semangat tersebut hendaknya ditransformasikan dalam bentuk kerja nyata. Sehingga Kebangsaan bukanlah sebuah kata-kata kosong tanpa makna. Semangat Kebangsaan harus mampu merekatkan berbagai macam perbedaan, menumbuhkan spirit patriotisme dan yang terpenting adalah membebaskan manusia Indonesia dari belenggu Globalisasi. Sehingga Indonesia bisa tampil secara terhormat dalam kacah pergaulan Internasional.

Partai Politik sebagai salah satu komponen demokrasi hendaknya tidak terjebak dalam euphoria demokrasi yang justru akan menjauhkan Pancasila sebagai jatidiri bangsa. Nilai Kebangsaan harus di tempatkan di posisi tertinggi di atas ego politik, dan mampu merekatkan segala bentuk perberdaan pandangan politik. Sehingga, setiap Partai Politik mengedepankan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan golongannya. Kaderisasi partai politik harus lebih berorientasi pada kapasitas dan integritas, bukan pada kekuatan modal (kapital). Sehingga output kebijakan politiknya berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemantapan nilai-nilai Kebangsaan dalam ranah politik akan mampu meredam prespektif Kapitalistik, dimana mengukur segalanya hanya dalam pandangan untung dan rugi.

 

Denny Bratha, Founder marhaen.org

Denny Bratha

Founder marhaen.org

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lainnya di Politik

5 Teratas

To Top