Connect with us

Dari Ketahanan Menuju Kedaulatan Pangan

Ekonomi

Dari Ketahanan Menuju Kedaulatan Pangan

Ada perbedaan mendasar antara konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan adalah soal bagaimana negara mencukupi kebutuhan pangan bagi rakyatnya, tidak peduli apakah bahan pangan tersebut diimpor dari negara lain atau memproduksi sendiri. Sedangkan kedaulatan pangan mensyaratkan bahwa negara mesti mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, tidak bergantung pada negara lain.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Pangan dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Banyak negara yang mampu berubah menjadi negara maju karena kemajuan sektor pertaniannya. Sebut saja China, Jerman, Australia, dan New Zealand. Namun sebaliknya, krisis pangan bisa menciptakan gejolak anarkis seperti yang terjadi di Haiti, Tunisia, Mesir, Aljazair, dan negara dunia ketiga lainnya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar memiliki kekayaan agraria yang melimpah. Hampir separuh rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Bung Karno dalam Bukunya Di Bawah Bendera Refolusi (DBR) Jilid 1 pernah menulis; “Indonesia Tanah yang mulya, Tanah yang kaya, di sanalah kita berada selama-lamanya”. Disebutkan, pada tahun 1937 bahkan sudah mengekspor Bungkil (Ampas Kopra), Karet, Kopi, Jagung, Beras, Kain, dan lain-lain, senilai £ 1.622.278.000.

Namun ironisnya, setelah 69 tahun merdeka, negeri yang “Gemah Ripah Loh Jinawi” ini justru sebagian besar kebutuhan pangannya tergantung pada impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 menyebutkan, impor pangan Indonesia terus melesat dari tahun ke tahun. Jika tahun 2003, impor pangan baru sebesar US$ 3,34 miliar, maka 10 tahun kemudian atau di tahun 2013 sudah melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi US$ 14,90 miliar. Besarnya impor tersebut menyebabkan harga pangan terus naik dan sulit dikendalikan.

Masalah pangan di Indonesia tidak lepas dari pola kebijakan yang diterapkan selama ini, yang hanya belandaskan pada konsep Ketahanan Pangan. Dalam UU No 18/2012, konsep ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu warga negara, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Negara memandang persoalan pangan hanya sekadar pemenuhan saja, bukan produksi. Pemerintah kurang serius meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Sebaliknya, untuk impor pangan, pemerintah sangat permisif sehingga pengontrolannya menjadi lemah. Pada titik inilah, sebenarnya pemerintah telah menyerahkan sektor pangan pada mekanisme pasar. Tanpa melakukan revitalisasi peran Negara di sektor pertanian dan pangan, masalah ini akan semakin sulit diatasi.

Ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab sektor pertanian di Indonesia belum bisa berkembang sesuai yang diharapkan, antara lain;

Pertama, Data Tunggal yang Akurat : Sampai saat ini tidak ada data tunggal yang pasti tentang jumlah produksi dan kebutuhan pangan nasional. Hal ini disebabkan karena setiap lembaga negara yang bersinggunggan dengan persoalan pangan memiliki data masing-masing. Misalnya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, acapkali menyebutkan angka berbeda dan tidak singkron.

Data tunggal yang akurat sangat diperlukan untuk melihat berapa besar selisih pasti antara produksi pangan dan kebutuhan pangan secara nasional. Selisih inilah yang menjadi angka kebutuhan impor. Data tersebut juga bisa digunakan untuk membuat skala prioritas peningkatan komoditas pangan yang masih kurang dalam mencukupi kebutuhan nasional.

Kedua, Revitaliasi Kelembagaan : Sejak IMF (International Monetary Fund), status Bulog diubah dari LKND (Lembaga Kementerian Non-Departemen) menjadi BUMN dengan status badan hukum Perum (Perusahaan Umum). Mulai saat itu, Bulog (atas permintaan IMF) dilarang mengendalikan harga pangan, kecuali beras. Mulai saat itu juga, pemerintah melepas kontrol stok maupun harga sejumlah produk pangan strategis, seperti daging, jagung, kedelai, susu, bawang merah, hortikultura, dll. Proteksi pemerintah terhadap masuknya bahan-bahan pangan ini dari negara lain (impor) juga semakin berkurang. Selain itu, beberapa korporasi pangan terindikasi melakukan praktik “kartel” yang dalam banyak hal sulit dipangkas pemerintah. Dampaknya adalah sering terjadi kelangkaan pangan dan gejolak harga pangan yang sering kali membuat panik masyarakat.

Sesuai dengan UU No 18/2012, pemerintah bisa membentuk Lembaga Khusus Pangan untuk dan mengurusi masalah pangan, dari mulai produksi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi. Lembaga inilah yang bertanggungjawab menetapkan dan mengendalikan harga dasar kebutuhan pangan dan mengambilalih peran importir dalam mencukupi stok pangan nasional.

Ketiga, Subsidi Tidak Efektif. Kebijakan subsidi di sektor hulu pertanian (pupuk dan benih) tidak efektif. Dalam RAPBN 2015 misalnya, pemerintah mengajukan anggaran subsidi pupuk Rp 35,703 triliun, subsidi benih Rp 939,4 miliar.

Anggaran subsidi pupuk harus dihapus dan lebih efektif jika dialihkan ke sektor lain, seperti misalnya untuk benih, perbaikan infrastruktur irigasi, pembelian alat pertanian, permodalan dan sektor hilir lainnya.

Disparitas harga pupuk yang disubsidi dan tidak disubsidi cukup jauh yaitu Rp 2.200/Kg. Harga pupuk yang disubsidi sebesar Rp 1.800/Kg sedangkan pupuk komersial Rp 4.000/Kg, sehingga rawan penyimpangan dan kebocoran. Di kawasan ASEAN hanya Indonesia negara satu-satunya yang memberikan subsidi pupuk. Selama ini yang banyak menikmati subsidi pupuk justru petani yang memiliki lahan luas, petani bermodal besar. Sementara petani gurem, yang menggantungkan hidup pada lahan kurang dari 0,5 Ha, bahkan jumlahnya terus meningkat dari 44,51% menjadi 56,41%, tidak menikmati subsidi itu. Mereka kerap terpinggirkan karena tak punya akses ke regulasi, permodalan, dan pasar.

Sementara subsudi sektor hulu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan adalah subsidi benih. Mengingat produksi benih yang seharusnya dibuat sendiri oleh petani dan korporasi domestik kini sudah dikuasai korporasi asing selama kurang lebih 10 tahun terakhir. PT SHS (Sang Hyang Seri), sebuah BUMN yang bergerak dalam bidang perbenihan hanya mampu mensuplai sekitar 10 persen benih hibrida. Dengan kata lain, lebih dari 90 persen benih pangan hibrida dikuasai korporasi asing, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun didatangkan dari negara lain (impor).

Kedaulatan Pangan

Trisakti Bung Karno mengajarkan kita bukan hanya bertahan, tapi juga berdaulat, termasuk berdaulat di sektor pangan. Kedaulatan Pangan mempersyaratkan pasokan pangan—khususnya bahan pangan pokok—mesti diproduksi di dalam negeri. Memang, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu upaya yang dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan bersinergi dengan semua unsur. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan.

Pertama, Subsidi Hilir. Pemerintah harus berani menghentikan subisidi pupuk di sektor hulu pertanian, dan dialihkan ke subsidi hilir, yaitu subsidi untuk produksi pangan strategis. Dalam RAPBN 2015, pemerintah mengajukan anggaran subsidi pangan Rp 18,939 triliun, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan subsidi pangan yang diberikan negara-negara maju.

Di negara-negara maju seperti USA, EU, Jepang, Australia, New Zealand dan Kanada, pemerintah memproteksi perdagangannya dan memberikan subsidi yang cukup besar untuk produksi pangan mereka. Jepang misalnya, menetapkan tarif impor beras hingga mencapai 400 persen, sementara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) mensubsidi pertaniannya melalui research and development. Begitu juga Asutralia masih mensubsidi gandum hingga 40 persen. Negara-negara EU mensubsidi petani gulanya sebesar 50 euro untuk setiap ton panen tanaman penghasil gula. EU juga mensubsidi dana sebesar US$913 per kepala sapi kepada peternak sapi mereka. Begitu juga dengan AS, di mana Presiden G.W.Bush pada Mei 2002 menandatangani “Farm of Bill” yang memuat subsidi sebesar US$180 miliar, atau setara dengan Rp162 triliun dengan asumsi kurs Rp9.000/US$, jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk subsidi pupuk petani Indonesia tahun 2003 yang hanya sebesar Rp1,3 triliun. (Sabiq Carebesth dan Saiful Bahari, 2011)

Untuk meciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus memproteksi petaninya. Membiarkan petani bertarung bebas dengan koorporasi pangan sama halnya mematikan mereka. Subsidi produksi pangan ini akan menjamin stabilitas harga komoditas dan menciptakan kegairahan sektor pertanian yang selama ini lesu.

Kedua, Lembaga Khusus Pangan (sesuai amanat UU No 18/2012) juga bisa berfungsi sebagai industri pengolahan seluruh produk pertanian pascapanen menjadi beragam produk setengah jadi maupun produk jadi. Selain meningkatkan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan efek pengganda (multiplier effects), hilirisasi bahan baku menjadi produk setengah jadi dan produk akhir juga lebih tahan lama, memudahkan peyimpanan dan pengangkutan (distribusi) nya. Lembaga ini bisa dibentuk di setiap Kota/Kabupaten dan terintegasi secara nasional.

Ketiga, Bantuan Permodalan Pertanian. Dalam 10 tahun terakhir jumlah nominal kredit perbankan yang dialokasikan untuk sektor pertanian (termasuk kelautan dan perikanan) hanya 14% dari total kredit. Padahal, 49% total angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, sekitar 14 persen. Di negara-negara ASEAN lain, suku bunganya paling tinggi 9 persen. Sementara di negara-negara maju (seperti AS, Uni Eropa, Inggris, dan Jepang), suku bunganya kurang dari 5 persen. Yang lebih menyusahkan, dengan persyaratan yang ada sekarang, para petani dan nelayan kecil hampir mustahil untuk mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Untuk itu, perlu ada regulasi khusus yang disiapkan untuk meningkatkan akses permodalan kepada petani.

Sebenarnya, pemerintah sudah memperkenalkan dan mengimplementasikan suatu skim pembiayaan yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Salah satu sasaran dari program KUR adalah para petani dan para nelayan. Namun, dalam praktiknya, dana KUR sedikit sekali yang diserap oleh sektor pertanian. Dari total penyaluran KUR yang disalurkan sampai dengan 30 Juni 2011 dana yang diserap sektor pertanian hanya sekitar Rp4,62 triliun.

Ketiga hal tersebut tentu perlu dijabarkan lagi dalam kebijakan yang bersifat lebih teknis, dan didukung dengan kebijakan politik ekonomi yang kondusif. Program kedaulatan pangan yang diusung Jokowi-JK harus mendapat skala prioritas dan diimplementasikan secara konkret.

Continue Reading
Baca lainnya...
Denny Bratha

Founder marhaen.org

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lainnya di Ekonomi

5 Teratas

To Top